PENINGKATAN KAPASITAS DAN WAWASAN PENGAWASAN DEMOKRASI

Nama (Individu atau Organisasi): BAWASLU KOTA TANGERANG

Alamat: Jl. Marga/AR. Hakim No. 11, Kel. Sukasari, Kota Tangerang, Kode Pos 15118

Latar Belakang:
Kondisi Umum Ketegasan rakyat Indonesia menuntut reformasi politik telah ditunjukkan dalam gerakan rakyat (people power) di sejumlah kota di Indonesia pada bulan Mei 1998. Ketegasan itu berangkat dari kenyataan selama rezim Orde Baru, rakyat Indonesia merasakan berbagai akibat buruk dari praktik demokrasi prosedural, seperti penyelenggaraan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 yang tidak sesuai dengan asas dan prinsip pemilu demokratis. Dilihat dari tujuannya, tuntutan itu bermaksud memperbaiki kehidupan politik melalui konsistensi pelaksanaan demokrasi berupa penyatuan praktik demokrasi prosedural dengan demokrasi substansial. Meskipun demikian praktik demokrasi substansial bukanlah hal mudah

Maksud dan Tujuan:
Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, Bawaslu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas pemilu dituntut untuk menghasilkan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat, yaitu pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi. Tujuan Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kada Kota Tangerang dalam Pemilihan Umum adalah sebagai berikut : Ada dua tujuan utama Bawaslu, yaitu: (1) terwujudnya pengawasan pemilu yang berkualitas dan bermartabat; (2) terlaksananya penegakan hukum pemilu dalam kaitan kebijakan Pembangunan Nasional. Kedua tujuan utama tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama, yaitu: (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama, yaitu: (a) regulasi; (b) sistem; (c) struktur atau organisasi; (d) kultur; (e) personil atau sumber daya manusia aparatur; (f) anggaran; (g) sarana dan prasarana; (h) kerjasama antar lembaga.

Tanggal Masuk Proposal:
Apr 26, 2019

Proposal Proyek

Tahap: Proyek Terdaftar

Keterangan SKPD:

Keterangan Walikota:

Tanggal Masuk LPJ:
-

Nilai Rekomendasi TAPD:-

Persetujuan Walikota:

Rencana Penggunaan Dana

Dana Proposal Disetujui
PERMOHONAN DANA HIBAH Rp. 6.600.851.000,- Rp. 0,-
Total Rp. 6.600.851.000,- Rp. 0,-

Komentar